Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 74
Judul Ada Inpres No. 2/2021, Ini yang Dilakukan BPJamsostek Cabang
Surabaya Rungkut
Nama Media sindonews.com
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/387456/704/ada-inpres-no-22021-
ini-yang-dilakukan-bpjamsostek-cabang-surabaya-rungkut-1617624246
Jurnalis Ali Masduki
Tanggal 2021-04-05 19:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) kembali mendapat amunisi baru. Pasalnya Presiden Joko Widodo, telah
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( Jamsostek ). Inpres No. 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh
elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN
tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati, dan 98 Wali Kota yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.
ADA INPRES NO. 2/2021, INI YANG DILAKUKAN BPJAMSOSTEK CABANG
SURABAYA RUNGKUT
SURABAYA - Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan
( BPJamsostek ) kembali mendapat amunisi baru. Pasalnya Presiden Joko Widodo, telah
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( Jamsostek ).
Inpres No. 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa
Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati, dan 98
Wali Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek,
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.
Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.
Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
73
