Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 70
Hasil dari penyusunan itu, ujar Ida, akan disampaikan melalui Rapat Pleno Tripartit Nasional
serta akan menjadi saran dan masukan bagi Menaker untuk kebijakan dan langkah-langkah
terkait THR. Dalam pernyataannya, Ida menegaskan bahwa THR adalah kewajiban pengusaha
yang dibayarkan kepada pekerja sebagai pendapatan non-upah yang biasanya diberikan pada
saat-saat momentum Hari Raya.
"Tentu ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja," tegas Ida.
Untuk ketentuan THR tahun ini akan dikeluarkan setelah mendengarkan laporan dari Dewan
Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Tahun lalu, edaran Menaker
mengizinkan adanya sistem cicil bagi perusahaan yang membuktikan tidak mampu membayar
penuh.
Selain masukan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mendapatkan laporan dari Dinas
Ketenagakerjaan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota yang juga akan menjadi
pertimbangan dalam pembahasan kebijakan THR 2021. Dalam kesempatan tersebut Menaker
Ida juga memastikan bahwa laporan tentang masih ada yang belum membayarkan THR 2020
secara penuh sudah ditindaklanjuti baik oleh pengawas ketenagakerjaan pusat maupun provinsi.
69
