Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 67
Judul Didukung Inpres, Elemen Pemerintah Wajib Dukung BPJAMSOSTEK
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/395719/didukunginpres-elemen-
pemerintah-wajib-dukung-bpjamsostek
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-05 19:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami
juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Semoga dengan adanya
Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang
menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan
positive - Sony Suharsono (Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan) Mudah-mudahan
dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ini seluruh pekerja Indonesia bisa hidup
bahagia dan sejahtera karena seluruhnya sudah terlindungi program jaminan sosial
ketenagakerjaan (JAMSOSTEK)
Ringkasan
PRESIDEN RI Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
DIDUKUNG INPRES, ELEMEN PEMERINTAH WAJIB DUKUNG BPJAMSOSTEK
PRESIDEN RI Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Dengan Inpres No 2 tahun 2021, implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru.
Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa
Agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) tingkat pusat,
34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
66
