Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 134
Sementara sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
Simak selengkapnya di sini 2. Jadi Kontroversi, Apa Itu RUU Cipta Kerja? Rapat kerja Badan
Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang atau
RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.
Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai
Demokrat.
Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-
besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus
melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.
Lalu apa itu RUU Cipta Kerja? sini 3. Buruh Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Simak
Penjelasannya Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja kini tinggal menunggu
pengesahan di Paripurna DPR.
Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan RUU paket
omnibus law tersebut.
Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan
ketentuan terkait upah minimum sektoral.
Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewat penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten
( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK). Dengan dihapuskannya UMK, maka otomatis skema upah
minimum akan menggunakan standar Upah Minimum Provinsi ( UMP).
Simak selengkapnya di sini 4. Ini 14 Aturan PHK di RUU Omnibus Law Cipta Kerja Rapat kerja
Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang
atau RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.
"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Ketua
Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat
I dengan pemerintah sebagaimana dilansir dari Antara, Senin (5/10/2020).
Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem,
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).
RUU Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai
Demokrat. Apa saja aturan PHK di RUU sapu jagat ini? sini 5. Soal Suntikan Rp 22 Triliun ke
Jiwasraya, Staf Khusus Erick Thohir: Kita Harus Bertanggung Jawab Rencana pemerintah
menggelontorkan Rp 22 triliun untuk menangani PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapatkan
penolakan sejumlah pihak, salah satunya dari Koalisasi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Merespons hal tersebut, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Penyertaan
Modal Negara (PMN) perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap para
nasabah polis Jiwasraya.
133
