Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

AHY Serukan Koalisi dengan Rakyat

Setelah sidang paripurna, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
menegaskan sikap partainya yang tetap menolakRUU Cipta Kerja. "Saya mohon maaf kepada
masyarakat Indonesia, khususnya buruh danpekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa
memperjuangkan kepentingan rakyat Insya Allah, kita terus memperjuangkan harapan rakyat,"
ujarnya.

AHY menegaskan, RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi. Seharusnya semua pihak berfokus
pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dia menyatakan, RUU Cipta Kerja juga
sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan pekerja. Dia juga menyebut
RUU itu berbahaya. Sebab, terlihat ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik
dan neoliberalistik. "Menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya men-
ciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali
masalah lainnya," tambahnya.

Dia juga menegaskan bahwa Partai Demokrat memilih berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk
para buruh dan pekerja yang paling terdampak pandemi dan krisis ekonomi.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Suprat-man Andi Agtas menampik jika
pembahasan RUU Cipta Kerja disebut terburu-buru. Alasannya, rapat kerja dimulai pada 20 April.
Pembahasan baru selesai pada 3 Oktober. Selama rentang waktu tersebut, ada 7.197 daftar
inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas. "Itu artinya ada waktu enam bulan. Dan itu maraton,
nggak berhenti. Meskipun banyak pasalnya, kitahanyaharmonisasi dan sinkronisasi," jelas
Suprat-man sebelum rapat paripurna Pandangan Pemerintah

Menko Perekonomian Air-langga Hartarto menegaskan, ada 43.600 regulasi yang membuat daya
saing Indonesia lemah dan dirapikan melalui omnibus law. "Sebelum pandemi Covid-19, ada
sekitar

43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN," ujarnya dalam rapat paripurna.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, dia menyebut ada program perlindungan kepada
masyarakat, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Juga angkatan kerja yang belum
mendapatkan perlindungan, baik UMKM maupun koperasi.
Ketum Partai Golkar itu menyebutkan, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar
terhadap perekonomian, tetapi juga membutuhkan skema perlindungan baru. Perlindungan itu
berupa program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yakni cash
benefit'Afau. uang tunai dan pelatihan untuk upskillingmm-pun reskilling serta akses informasi
pasar tenaga kerja.

"Dengan demikian, pekerja

atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari
pekerjaan baru yang lebih sesuai," tegasnya.

Airlangga juga menyatakan bahwa UU tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti Pekerja. Dia
juga memastikan, perlindungan pekerja dalam UU omnibus law akan lebih mengakomodasi
insentif dan hak para pekerja.

Bukan hanya itu, dia juga memastikan bahwa kehadiran UU tersebut menambah jaminan bagi
pekerja. Di antaranya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. "Ini pun tidak menghilangkan
manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan ke-matian, jaminan hari tua dan pensiun. Tanpa
membebani iuran ke Pekerja dan pengusaha,' imbuhdia. (deb/dee/wan/mia/ syn/idr/cl9/c7/oni)

137