Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Segera Ajukan Judicial Review ke MK
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis ONI
Tanggal 2020-10-06 05:32:00
Ukuran 335x191mmk
Warna Warna
AD Value Rp 185.925.000

News Value Rp 1.859.250.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Margarito (Pakar hukum tata negara) Berkaitan dengan berbagai macam undang-
undang. Sekali lagi, materinya mencakup berbagai undang-undang

negative - Margarito (Pakar hukum tata negara) Kapan-kapan pakai UU yang lain, kapan-kapan
pakai UU omnibus

negative - Margarito (Pakar hukum tata negara) Saya berpendapat ini tidak sesuai konstitusi.
Kenapa tidaksesuai, karena UU itu ingin mentiptakan ketidakpastian hukum

negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) ungkapnya. . Sementara itu, Wakil Ketua Baleg
DPR Willy Aditya mengatakan, konstitusi adalah yang tertinggi dalam negara hukum. Maka,
konstitusionalitas undang -undang dan peraturan apa pun yang berada di bawah konstitusi bisa
diuji. Jika pihak tertentu menilai bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi,
mereka bisa mengajukan uji materi, baik secara materiil maupun formil

negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) Silakan saja jika kelompok-kelompok
yangmerasa UU Cipta Kerja inibelum memenuhi harapannya, mereka dapatmeng-ajukan
constitutional review atas pengaturan hal tersebut

Ringkasan

MASYARAKAT yang menolak RUU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar hukum tata negara Mar-garito Kamis mengatakan, problem
terbesar UU Cipta Kerja adalah banyaknya muatan atau isi yang ada di dalamnya. "Berkaitan
dengan berbagai macam undang-undang. Sekali lagi, materinya mencakup berbagai undang-
undang," terang Margarito saat dihubungi Jawa Pos kemarin (5/10)

140