Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

SEGERA AJUKAN JUDICIAL REVIEW KE MK

MASYARAKAT yang menolak RUU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar hukum tata negara Mar-garito Kamis mengatakan, problem
terbesar UU Cipta Kerja adalah banyaknya muatan atau isi yang ada di dalamnya. "Berkaitan
dengan berbagai macam undang-undang. Sekali lagi, materinya mencakup berbagai undang-
undang," terang Margarito saat dihubungi Jawa Pos kemarin (5/10)

Menurut dia, dari sudut ilmu hukum, nama dan muatannya sudah bermasalah. Sebab, UU Cipta
Kerja menggugurkan muatan dalam undang-undang yanglain. Dalam ilmuhukum, kataMargarito,
tidak ada yang mengatur seperti UU Cipta Kerja. Yaitu, satu undang-undang menggugurkan
banyak undang-undang yang lain. Seharusnya, jika ingin mengganti UU, harus membuat UU
baru yang menjadi penggantinya.

Margarito menambahkan, dari sisi konstitusi, UU Cipta Kerja jelas bermasalah. Sebab, UU yang
menggunakan sistem omnibus law itu tidak memberikan kepastian hukum. Bisa saja pada saat
tertentu menggunakan UU omnibus law danpada waktu berbeda menggunakan UU yang lain.
"Kapan-kapan pakai UU yang lain, kapan-kapan pakai UU omnibus" terangnya.

Dia mendorong masyarakat mengajukan JR ke MK. Serikat pekerja bisa segera mengajukan uji
materi ke MK. Ormas seperti Muhammadiyah dan NU juga bisa mengajukan ke MK. Bahkan,
pemerintah daerah bisa mengajukan JR karena ada

kewenangan perizinan yang diambil pemerintah pusat.

Menurut dia, MK harus mengambil keputusan agar kondisi bangsa tidak semakin kacau. MK harus
memastikan apakah UU itu masuk akal dan sudah sesuai dengan konstitusi. ''Saya berpendapat
ini tidak sesuai konstitusi. Kenapa tidak sesuai, karena UU itu ingin mentiptakan ketidakpastian
hukum," tegasnya Dia menambahkan, ada sejumlah pasal yang dinilai konyol. Misalnya, soal
pesangon PHK. Pembayaran pesangon ditanggung perusahaan dan pemerintah. Hal itu jelas-
jelas tidak masuk akal. Bagaimana bisa korporasi yang membuat masalah, tapipemerintahikut
menanggung masalah tersebut Itu sama saja masalah perusahaan dialihkan kepada negara atau
masalah perusahaan dialihkan ke rakyat.

"Perusahaan yang ngacau, rakyatyang tanggung," tegasnya.
Menurut dia, pemerintah adalah rakyat. Mala, jika pesangon PHK dibebankan juga ke
pemerintah, rakyatlah yang ikut menanggung. Aturan itu jelas sangat jahat. Dia menilai negara
sudah menyerah ke korporasi.

"Lebih jahat, ini jahat, lebih jahat daripada kapitalis. Ini sangat jahat," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, konstitusi adalah yang tertinggi
dalam negara hukum. Maka, konstitusionalitas undang-undang dan peraturan apa pun yang
berada di bawah konstitusi bisa diuji. Jika pihak tertentu menilai bahwa sebuah undang-undang
bertentangan dengan konstitusi, mereka bisa mengajukan uji materi, baik secara materiil
maupun formil. "Begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR
bersama pemerintah," terangnya.

Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, beberapa substansi UU Cipta Kerja yang sempat
menjadi kontroversi di publik sebenarnya sudah diperjuangkan maksimal dalam pembahasan di
DPR Namun, DPR juga tidak bisa sepenuhnya memaksakan kehendak dalam proses-proses
politik yang terjadi. "Silakan saja jika kelompok-kelompok yangmerasa UU Cipta Kerja inibelum
memenuhi harapannya, mereka dapatmeng-ajukan constitutional review atas pengaturan hal
tersebut," tuturnya (lum/c7/oni)

141