Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Dengan demikian, pekerja . atau buruh
yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari pekerjaan
baru yang lebih sesuai

Ringkasan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR
kemarin (5/10). Pengesahan itu disambut dengan aksi protes dari berbagai kalangan. Bahkan,
para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh
Indonesia (BEM SI) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR "Lagi-lagi
semangat reformasi dicederai. Di tengah pandemi Covid-19, DPR yang katanya mewakili rakyat,
nyatanya terus menggalakkan lanjutan RUU Gpta Kerja," tutur Koordinator Pusat BEM SI Remy
Hastian kemarin. Padahal, lanjut dia, banyak poin yang sama sekali tidak mengakomodasi kepen-
tinganrakyat, terutama pekerja/ buruh."Lantas omnibus law ini untuk siapa?" katanya.

AHY: UU CIPTAKER CIPTAKAN MASALAH BARU

JAKARTA, Jawa Pos - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan dalam
rapat paripurna DPR kemarin (5/10). Pengesahan itu disambut dengan aksi protes dari berbagai
kalangan. Bahkan, para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif
Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan
DPR "Lagi-lagi semangat reformasi dicederai. Di tengah pandemi Covid-19, DPR yang katanya
mewakili rakyat, nyatanya terus menggalakkan lanjutan RUU Gpta Kerja," tutur Koordinator
Pusat BEM SI Remy Hastian kemarin. Padahal, lanjut dia, banyak poin yang sama sekali tidak
mengakomodasi kepen-tinganrakyat, terutama pekerja/ buruh."Lantas omnibus law ini untuk
siapa?" katanya.
Karena itu, melihat pemerintah dan DPR yang seolah tak peduli terhadap nasib seluruh rakyat
Indonesia, BEM SI melayangkan mosi tidak percaya.

Setelah melayangkan mosi tidak percaya, BEM SI berencana bergabung dengan serikat
pekerja/buruh untuk turun ke jalan. Masyarakat yang memiliki keresahan sama diserukan ikut
serta. "Kemungkinan besar kami akan kerahkan massa untuk bergabung bersama serikat
pekerja," ungkap mahasiswa Universitas Negeri lakarta (UNJ) tersebut

Ribut di Sidang Paripurna

Sepanjang sidang paripurna, Fraksi Partai Demokrat menyuarakan penolakan paling keras.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman yang pertama-tama meminta kesempatan
bagi fraksinya untuk menyampaikan pandangan sebelum RUU benar-benar disahkan. Pandangan
Fraksi Demokrat disampaikan Marwan Cik Asan. "Fraksi Partai Demokrat sejak awal menilai RUU
tidak memiliki urgensi dan kepentingan memaksa di tengah pandemi," tegas Marwan.

Rapat berlanjut. Namun, saat pimpinan sidang hendak meminta pemerintah untuk
menyampaikan pandangan, Benny mengajukan interupsi. Dia meminta diberi waktu untuk
menyampaikan kembali sikap fraksinya. "Interupsi, saya minta waktu satu menit saja," katanya.
Namun, permintaan itu ditolak dengan keras. "Saya yang mengatur jalannya rapat!. Pak Benny,
Anda bisa dikeluarkan dari ruang sidang paripurna kalau tidak ikut mekanisme," kata Azis
Syamsuddin dengan suara lantang. Namun, Benny menolak diam. Dia justru berseru keras.
"Kalau demikian, Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas..."
Suara Benny tidak terdengar karena miknya dimatikan. Selain Demokrat, penolakan juga
disampaikan Fraksi PKS. Meski tidak ikut walk out, PKS juga konsisten menyampaikan penolakan.
136