Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 151
Judul Kritik Novel Baswedan hingga dr Tirta soal Pengesahan UU Cipta Kerja
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1309066-kritik-novel-baswedan-
hingga-dr-tirta-soal-pengesahan-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 05:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Novel Baswedan (Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bila kemudian
hari ternyata salah, lalu bgmn? Thd UU KPK jg sama, dan stlh disahkan akibatnya buruk bagi
KPK dibiarkan saja
negative - Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN S) Motto mereka EGP: Emang Gue
Pikirin
negative - Tirta (Dokter) Monggo di cek sendiri di perbandingan di atas, kerugiannya dimana. Ya
kalopunga rugi, urgensinya dibahas pas pandemi ki ngopo? Kenapa ga bahas yg laen gitu.
Penanganan covid :p ?
Ringkasan
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan ikut mengkritik
pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah. Dia
menilai UU itu akan bernasib sama seperti UU KPK yang belum lama ini disahkan. Novel
menyebut, sekalipun pakar dan banyak orang mengatakan bahwa itu akan merugikan
masyarakat, Pemerintah juga punya banyak alasan perlunya UU Omnibus Law itu.
KRITIK NOVEL BASWEDAN HINGGA DR TIRTA SOAL PENGESAHAN UU CIPTA KERJA
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan ikut mengkritik
pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah. Dia
menilai UU itu akan bernasib sama seperti UU KPK yang belum lama ini disahkan. Novel
menyebut, sekalipun pakar dan banyak orang mengatakan bahwa itu akan merugikan
masyarakat, Pemerintah juga punya banyak alasan perlunya UU Omnibus Law itu.
Dia pun menilai, nasib UU itu nantinya akan sama seperti UU KPK. Meski ada akibat buruk, tetap
dibiarkan saja. "Bila kemudian hari ternyata salah, lalu bgmn? Thd UU KPK jg sama, dan stlh
150