Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"Pembicaraan Iduster ketenagakerjaan terkesan terburu-buru," sesalnya.

hasil kesepakatan pembahasan RUU Cipta Kerja masih belum jelas. Mengingat banyak hal
diserahkan ke peraturan pemerintah (PP). Contohnya; pasal 66, anggota Baleg sepakat Pasal 66
UU 13 tahun 2003 tidak diubah tapi diserahkan pengaturannya ke PP. Seharusnya isi Pasal 66
itu, tetap dicantumkan pada Iduster ketenagakerjaan. "Kalau diserahkan ke PP, akan terjadi
interpretasi subyektif pemerintah terhadap isi pasal tersebut," katanya.

Timboel menuturkan, pada waktu membahas UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003,
banyak ketentuan diatur di PP, Perpres dan Permenaker dinaikkan statusnya, menjadi diatur di
UU 13 tahun 2003. Karena norma-norma itu, terkait hak-hak konstitusional pekerja. Misalnya,
mendapat pekerjaan layak, upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan lainnya. Kenapa DPR
sepakat menurunkan kembali status norma-norma itu ke PP? Bukankah PP ranah pemerintah
semata. Saya nilai justru norma-norma hukum terkait hak konstitusional pekerja harus menjadi
kesepakatan DPR dan pemerintah. Oleh karena itu diatur W, bukan malah diserahkan kepada
pemerintah dalam format PP. Ini bentuk pengabaian tanggungjawab DPR kepada pekerja,P
terangnya.
Begitu pun pembahasan kompensasi PHK yang sepakat tetap maksimal 32 kali upah sesuai UU
No. 13 Tahun 2003, dengan kewajiban pemerintah membayar sebagian, demikian juga dengan
JQ mewajibkan pemerintah mengiur. Konstruksi hukum pembayaran kompensasi PHK dengan
mewajibkan pemerintah ikut membayar berpotensi mengalami kéndala berupa penolakan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengingat persoalan defisit APBN sudah mencapai
Rp500,5 triliun tahun ini. Demikian juga iuranJKP, iuran jaminan sosial dibayarkan pemeintah
kepada orang miskin bukan kepada pekerja. "Dorongan kepada pemerintah membayar iuran JKK
dan JKM buat pekerja informal miskin belum dipenuhi, eh iuran JKP malah mau dibayar
p&merintah," katanya.

Seharusnya sebut Timboel, dilakukan bagaimana kompensasi PHK diintegrasikan dengan
Jaminan sosial yaitu kewajiban pengusaha mengiur dalam persentase tertentu dari upah ketika
pekerja mengalami PHK. Lalu, perhitungan kompensasi PHK tetap diatur UU Cipta Kerja, bukan
PP.

"Kompensasi PHK itu dibayar dengan dua cara yaitu lumpsum dan bertahap setiap bulan selama
maksimal 6 bulan, misalnya 6 bulan. Sementara JKP berupa job training dan job services
dipadukan dengan program kartu prakerja. Jadit pemerintah bertanggung jawab membiayai job
training dan job services, ungkäpnya. (nas)
caption:

TEGAS-Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak pembahasan keputusan Tingkat II
Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada rapat paripurna DPR, di Gedung Nusantara II Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Perwakilan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS saat
menyerahkan keputusan penolakan kepada Pimpinan DPR Puan Maharani dan Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

154