Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 157
Judul Tidak Izinkan Unjuk Rasa
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-10-06 05:27:00
Ukuran 124x256mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 62.496.000
News Value Rp 187.488.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Polri tidak mengizinkan aksi demo atau kegiatan
lain penyebab kerumunan untuk mencegah COVID-19. Kami minta masyarakat mematuhinya
Ringkasan
SEMENTARA Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan telegram antisipasi aksi unjuk rasa
dan mogok kerja buruh pada 6-8 Oktober 2020 terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebut telegram itu untuk menjaga keamanan dan
ketertiban di tengah Pandemi COVID-19. Sebab, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi
atau Salus Populi Suprema Lex Esto.
TIDAK IZINKAN UNJUK RASA
SEMENTARA Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan telegram antisipasi aksi unjuk rasa
dan mogok kerja buruh pada 6-8 Oktober 2020 terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebut telegram itu untuk menjaga keamanan dan
ketertiban di tengah Pandemi COVID-19. Sebab, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi
atau Salus Populi Suprema Lex Esto.
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum,
penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang. Namun, kegiatan menimbulkan
keramaian massa berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19. "Polri tidak
mengizinkan aksi demo atau kegiatan lain penyebab kerumunan untuk mencegah COVID-19.
Kami minta masyarakat mematuhinya," tegas Argo.
Unjuk rasa, mogok kerja, dan penolakan elemen buruh terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja
berdampak terhadap kesehatan, ekonomi, moral, dan hukum di tatanan masyarakat. Aparat
156
