Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 162
Judul 10 Ketentuan Pokok di Omnibus Law Cipta Kerja yang Baru Disahkan
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1393221/10-ketentuan-pokok-di-omnibus-
law-cipta-kerja-yang-baru-disahkan
Jurnalis Fajar Pebrianto
Tanggal 2020-10-06 05:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Artinya ada perubahan dari semula
15 bab dan 174 pasal
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Agar terjadi standar pelayanan yang
sama di seluruh daerah
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Preminya dibebankan ke APBN
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Sehingga ada kepastian hukum
bagi pelaku usaha
Ringkasan
DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU
Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas
melaporkan bahwa RUU baru ini mencakup 15 bab dan 185 pasal.
10 KETENTUAN POKOK DI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA YANG BARU DISAHKAN
DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU
Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas
melaporkan bahwa RUU baru ini mencakup 15 bab dan 185 pasal.
"Artinya ada perubahan dari semula 15 bab dan 174 pasal," kata Supratman dalam sidang
paripurna pengesahan UU di Gedung DPR, Senin, 5 Oktober 2020.
Supratman menyampaikan setidaknya ada 10 poin pokok dalam Omnibus Law ini. Rinciannya
yaitu sebagai berikut:
161
