Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

hingga 5 sore alias 11 jam, sehari. Padahal maksimal hanya 8 jam dalam sehari. Kelebihan waktu
kerja tidak dihitung lembur dan buruh bagaikan kerja seperti romusha.
Begitu j uga dengan waktu lembur. Penambahan waktu lembur bukanlah sebuah mimpi buruk.
Durasi 4 jam lembur adalah waktu maksimal. Jika memang pekerjaan tambahan sudah selesai,
tentu mereka boleh pulang, bukan? Hal ini bukanlah sebuah pemaksaan. Namun jika ada
perusahaan yang memaksa, mereka bisa dilaporkan ke Disnaker.

Omnibus law RUU Cipta Kerja justru mengatur agar para pegawai tidak lembur hingga pagi buta
dan melebihi batas maksimal. Karena kenyataannya, ada pegawai yang dipaksa bekerja ekstra
di akhir bulan, atau akhir tahun, untuk menyelesaikan laporan keuangan. Pembatasan maksimal
4 jam lembur justru menyelamatkan mereka dari praktek seperti itu.

Lagipula jika jam lembur semakin banyak tentu makin banyak pula uang ekstra selain gaji yang
diperoleh oleh pegawai. Jadi sebenarnya mereka bisa menghadapi peraturan ini dengan biasa-
biasa saja dan berpikiran positif. Jika mereka dipaksa lembur oleh atasan namun tidak dibayar,
bisa langsung melapor ke Disnaker atau Kementrian Tenaga Kerja.

Dalam RUU Cipta Kerja juga diatur jam istirahat pegawai, min-imal 30 menit per hari, jam
istirahat tidak termasuk jam kerja. Pengaturan jarh istirahat ini juga penting, karena ada
perusahaan yang hanya memberi waktu sekadar untuk beribadah dan makan siang, namun tak
sampai 30 menit.

Pegawai diminta untuk tidak panik terhadap perubahan pen-ga tu ran jam dan waktu kerja,
menjadi 40 jam seminggu dan 6 hari kerja, yang tercantum dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.
RUU ini dibuat untuk rakyat, jadi dipastikan tidak akan merugikan para pekerja. Jangan mudah
terprovokasi danbaca dulu draftRUU agar batal mengadakan unjuk rasa untuk menentangnya.

Pemerintah merancang omnibus law RUU Cipta Kerja agar pengusaha dan pegawai sama-sama
untung. Karena hal ini adalahs ebuah simbiosis mutualisme. Pekerja dibatasi jam kerja dan
lemburnya serta wajib dapat gaji dan yang lembur yang layak, sesuai dengan kebutuhan di
provinsinya.

164