Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 163
1. Kemudahan Perizinan Sejumlah proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS)
bakal disederhanakan. Akan kemudahan dalam hal pendaftaran hak kekayaan intelektual,
pendirian perusahaan, hingga kepastian legalitas bagi UMKM.
2. Sertifikasi Halal Percepatan dalam proses sertifikasi halal akan dilakukan bahi usaha mikro
dan kecil. Biaya sertifikasi ditanggung pemerintah dan lembaga yang memeriksa dipeluar, hingga
ke organisasi Islam dan perguruan tinggi negeri.
3. Perizinan Kapal Lewat Omnibus Law yang disahkan, maka perizinan usaha kapal perikanan
akan dilakukan satu pintu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian
Perhubungan hanya akan memberikan dukungan standardisasi keselamatan.
4. Rumah MBR Pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan
dipercepat. Program ini akan dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan
Perumahan (BP3).
5. Reforma Agraria Reforma agraria dilakukan dengan percepatan redistribusi tanah melalu Bank
Tanah. Supratman menyebut kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai
dengan otonomi daerah.
Tapi, ada norma, standar, prosedur, dan ketentuan (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Agar terjadi standar pelayanan yang sama di seluruh daerah," kata Supratman.
6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Omnibus Law, pemerintah akan menerbitkan program
baru bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau yang di negara lain bernama
Unemployment Insurance. JKP tak lain adalah kontribusi baru pemerintah dalam pesangon.
Omnibus Law membuat pesangon turun, dari 32 kali upah menjadi 25 kali. Rinciannya adalah,
19 kali upah ditanggung perusahaan dan 6 kali upah ditanggung oleh pemerintah. Adapun 6 kali
upah yang ditanggung pemerintah inilah yang bernama JKP, lewat BP Jamsostek. "Preminya
dibebankan ke APBN," kata Supratman.
Akan tetapi, Supratman menegaskan bahwa syarat bagi perusahaan melakukan PHK tetap
mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Selain itu, Omnibus Law juga tidak menghilangkan hak
untuk cuti hamil dan cuti haid seperti yang diatur dalam UU tersebut.
7. Penguatan Kelembagaan Selain penyederhanaan perizinan, akan ada juga kemudahan
berusaha bagi semua pelaku usaha. Supratmen melaporkan akan ada penguatan kelembagaan
untuk UMKM hingga koperasi melalui sejumlah kemudahan berusaha dan fasilitas nantinya.
8. Satu Peta Selanjutnya, ada one map policy atau kebijakan satu peta yang dituangkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Satu peta ini akan mengintegrasikan kawasan darat,
pesisir, pulau-pulau kecil, ruang laut, hingga kawasan hutan. "Sehingga ada kepastian hukum
bagi pelaku usaha," kata dia.
9. Pekerja Asing Setiap pemberi kerja untuk pekerja asing harus memiliki rencana penggunaan
yang disahkan oleh pemerintah pusat. Sementara, pemberi kerja orang per orang dilarang
menggunakan pekerja asing. Selain itu, pekerja asing juga dilarang menduduki jabatan
personalia di perusahaan.
10. Kawasan Ekonomi Terakhir, Omnibus Law memberikan kemudahan pelaksanaan investasi
pemerintah pusat dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan ekonomi. Lalu, kemudahan
prosedur birokrasi dalam rangka Cipta Kerja.
162
