Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 158

diarahkan  melakukan  fungsi  intelijen  dan  deteksi  dini.  Memetakan  perusahaan  atau  sentra
              produksi  strategis  dan  menjamin  keamanan  pihak-pihak  yang  mencoba  mengancam  atau
              memprovokasi buruh untuk ikut aksi mogok kerja dan unjuk rasa.

              Mencegah,  meredam,  dan  mengalihkan  aksi  unjuk  rasa  kelompok  buruh  demi  kepentingan
              pencegahan penyebaran COVID-19. Berkordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Dinas
              Tenaga Kerja, tokoh buruh, masyarakat, dan mahasiswa untuk memelihara situasi kamtibmas
              kondusif di tengah Pandemi COVID-19.

              Melakukan patroli siber pada media sosial dan manejemen media terkait pembangunan opini
              publik, melakukan kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah. Tidak menerbitkan izin
              unjuk rasa dan kegiatan menimbulkan keramaian massa. Upaya itu harus dilakukan di hulu dan
              lakukan pengamanan terbuka serta tertutup.

              Tidak  melakukan  pencegatan  di  dalam  tol  karena  dapat  berimbas  penutupan  jalan  tol,
              menerapkan  penegakan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  KUHP  dan  kekarantinaan
              kesehatan. Menyiapkan rencana pengamanan dengan tetap mempedomani Perkap Nomor 16
              Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan
              Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan
              Anarkis.

              Terakhir,  seluruh  jajaran  Polri  di  wilayah  masing-masing  diminta  untuk  terus  melaporkan
              kesiapan dan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kapolri dan As Ops Kapolri, (nas)

              RUU CIPTA KERJA BEBANI PEKERJA

              1. Uang pesangon dihilangkan

              2. UMP, UMK, UMSP dihapus
              3. Upah buruh dihitung per jam

              4.  Semua  hak  cuti  (cuti  sakit,  cuti  kawinan,  khitanan  atau  cuti  baptis,  cuti  kematian,  cuti
              melahirkan) hilang, dan tidak ada kompensasi

              5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup

              6. Tidak akan ada status karyawan tetap

              7. Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak

              8. Jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya hilang

              9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian
              10. Tenaga kasar asing bebas masuk

              11. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK

              12. Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti

              13. Istirahat di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Salat Jumat









                                                           157
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163