Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 154
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus menuai polemik. Ribuan buruh berbagai
serikat pekerja (SP) menolak dengan turun ke jalan. Fraksi Partai Demokrat dan PKS juga
menolak. Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat Lucy Kumiasari mengatakan, RUU Cipta Kerja
kemunduran. "Kami secara tegas menolak RUU Cipta Kerja," tutur Lucy Kurni-asari, di Jakarta,
Senin (5/10).
Menurut Lucy, penolakan itu karena RUU Cipta Kerja lebih buruk dari UU Ketenagakerjaan
sebelumnya. RUU ini melemahkan daya tawar pekerja dihadapan pemilik perusahaan. Selain itu,
RUU Cipta Kerja memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja asing (TKA). Itu membahayakan
tenaga kerja lokal. "Tenaga kerja Indonesia juga akan makin sulit menjadi pegawai tetap.
Padahal, menjadi pegawai tetap memberi kepastian hukum bagi para pekerja," bebernya.
DEMOKRAT-PKS TEGAS MENOLAK
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus menuai polemik. Ribuan buruh berbagai
serikat pekerja (SP) menolak dengan turun ke jalan. Fraksi Partai Demokrat dan PKS juga
menolak. Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat Lucy Kumiasari mengatakan, RUU Cipta Kerja
kemunduran. "Kami secara tegas menolak RUU Cipta Kerja," tutur Lucy Kurni-asari, di Jakarta,
Senin (5/10).
Menurut Lucy, penolakan itu karena RUU Cipta Kerja lebih buruk dari UU Ketenagakerjaan
sebelumnya. RUU ini melemahkan daya tawar pekerja dihadapan pemilik perusahaan. Selain itu,
RUU Cipta Kerja memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja asing (TKA). Itu membahayakan
tenaga kerja lokal. "Tenaga kerja Indonesia juga akan makin sulit menjadi pegawai tetap.
Padahal, menjadi pegawai tetap memberi kepastian hukum bagi para pekerja," bebernya.
Jadi, kalau RUU itu disyahkan, semakin banyak pegawai kontrak seumur hidup, bukan pegawai
tetap. Itu tentu akan melemahkan posisi pegawai. Upah minimum sektor kabupaten/kota juga
akan hilang. Tentu ini merugikan para pekerja. "Pesangon para pekerja juga akan dikurangi dari
32 kali menjadi 25 kali upah. Padahal, bagi pekerja pesangon itu sangat dibutuhkan untuk tetap
eksis setelah pensiun. Kalau pesangon terlalu kecil, masa depan pekerja setelah pensiun akan
semakin suram," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Mucha-mad Nabil Haroen menilai
rencana mogok nasional serikat pekerja bukan pilihan bijak. Kendati, tidak ada larangan untuk
berpendapat. Namun, di tengah Pandemi COVID-19, harus patuh pada.protokol kesehatan. "Bisa
memakai cara lain untuk menyampaikan pendapat, mengapa harus dengan mogok nasional?
Jika mogok terjadi, pekerja juga terkena dampaknya," ucap Nabil.
Sejak dibuka pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja di Komisi IX DPR, menurutnya, dirinya
terus mendorong perbaikan hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan banyak opsi dan klausul
agar nasib pekerja menjadi lebih baik. "Beberapa kali rekan-rekan di Badan Legislasi (Baleg) dan
pimpinan DPR bertemu dengan serikat pekerja membahas daftar inventarisasi masalah (DIM),"
tegasnya.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, pembahasan
kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja antara pemerintah, dan Baleg DPR seluruhnya mengacu
pada poin-poin dalam DIM rancangan pemerintah. Sementara DPR tidak memiliki draft bisa
disandingkan dengan DIM pemerintah.
Itu kemudian mengakibatkan pembahasan tidak mendalam. Tidak ada tukar menukar ide,
perdebatan, konsep, antara pemerintah dan Baleg DPR.
153
