Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 185
Alih-alih ikut mengawal demokrasi, kepolisian justru terang-terangan menerabas kewajibannya.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum-dengan tegas menyebutkan kepolisian bertanggung jawab memberikan
perlindungan keamanan kepada pihak yang menyampaikan aspirasi.
Salah satu alasan Kapolri melarang demo buruh adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yang menerapkah pembatasan sosial berskala besar. Sayangnya, alasan ini tak
konsisten, karena tidak berlaku bagi sejumlah kegiatan yang mendatangkan kerumunan orang,
setidaknya dalam sepekan terakhir di Jakarta.
Langkah Polri meminta petugas intelijennya mencegah demonstrasi juga kebablasah karena bisa
dinilai sebagai upaya memata-matai hak-demokrasi masyarakat. Apalagi perintah ini disambung
dengan digelarnya operasi cyber di media sosial guna menetralkan narasi yang menyudutkan
pemerintah. Padahal tak ada aturan yang mewajibkan polisi menjadi juru bicara pemerintah.
Tanda-tanda langkah Polri mengamankan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja semakin
segendang sepenarian dengan sikap DPR dan kelompok yang akan mendapat "untung banyak".
Sehari sebelum polisi mengeluarkan telegram rahasia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengeluarkan surat edaran yang melarang para buruh
berdemonstrasi secara besar-besaran menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja.
Polisi seharusnya menjadi contoh dengan menunjukkan pengayoman kepada masyarakat. Sikap
ikut serta memberangus hak sipil dalam berpendapat telah menjadi catatan hitam dalam sejarah
lembaga penegak keamanan itu.
184
