Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 183
Said Iqbal menyebut, mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan
melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).
Dia menyebut, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh yang meliputi pekerja dari sektor
industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen,
elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan
penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja
pelabuhan, logistik, dan perbankan.
"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten,
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,
Papua, dan Papua Barat," ujarnya.
Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja,
antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang,
tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur
hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang,
karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.
182
