Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 179

Judul               Wajah Lain UU Cipta Kerja
                Nama Media          Republika
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            Tajuk Rencana
                Tanggal             2020-10-06 05:15:00
                Ukuran              370x114mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 155.400.000

                News Value          Rp 466.200.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Selamat datang UU Cipta Kerja. Pengesahan UU Cipta Kerja kemarin berjalan mulus. Sepanjang
              akhir  pekan  kemarin,  DPR  terlihat  ngebut  sekali.  Pembahasan  keputusan  di  tingkat  pansus
              berlangsung  pada  Sabtu,  malam  hari  pula.  Senin  sudah  ketok  palu  ambil  keputusan
              mengesahkan. Tercatat DPR sudah melakukan 63 rapat selama enam bulan membahas undang-
              undang  prioritas  ini.  Materi  UU  Cipta  Kerja  amat  kompleks.  Mencakup  76  undang-undang,
              terutama terkait perekonomian dan otonomi daerah, 15 bab dan 174 pasal.


              WAJAH LAIN UU CIPTA KERJA

              Selamat datang UU Cipta Kerja. Pengesahan UU Cipta Kerja kemarin berjalan mulus. Sepanjang
              akhir  pekan  kemarin,  DPR  terlihat  ngebut  sekali.  Pembahasan  keputusan  di  tingkat  pansus
              berlangsung  pada  Sabtu,  malam  hari  pula.  Senin  sudah  ketok  palu  ambil  keputusan
              mengesahkan. Tercatat DPR sudah melakukan 63 rapat selama enam bulan membahas undang-
              undang  prioritas  ini.  Materi  UU  Cipta  Kerja  amat  kompleks.  Mencakup  76  undang-undang,
              terutama terkait perekonomian dan otonomi daerah, 15 bab dan 174 pasal.

              Koran ini berpandangan, UU Cipta Kerja masih meninggalkan polemik. Pembahasannya yang
              terburu-buru serta kecenderungan di dalam pasal-pasal yang lebih menguntungkan kelompok
              pebisnis. Selain itu, masih ada juga anggapan UU ini tidak pro kepada buruh, berpotensi merusak
              lingkungan, memunculkan sentralisasi pemerintah pusat, serta mengancam kedaulatan negara
              karena porsi asing relatif cukup bebas.

              Namun,  kita  harus  mengakui,  UU  ini  adalah  gebrakan.  Sejak  era  Presiden  Susilo  Bambang
              Yudhoyono, laju investasi asing dan dalam negeri terhambat oleh berbagai hal. OmnibusLaw
              yang digelar Presiden Joko Widodo ini bertekad menyelesaikan hambatan-hambatan investasi
              itu.

              Tujuannya  jelas:  Investasiasingdan  dalam  negeri  akan  lebih  deras  masuk,  kemudahan  izin
              berusaha, memudahkan UM-KM, menegaskan pembagian fungsi pusat dan daerah, serta yang
              tak kalah penting adalah relaksasiaturan sertifikasi halal. Yang terakhir ini, memang ditunggu-
              tunggu berbagai pihak sedari lama.


                                                           178
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184