Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 184

Judul               Asal Berangus demi Omnibus
                Nama Media          Koran Tempo
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg18
                Jurnalis            Tajuk Rencana
                Tanggal             2020-10-06 05:15:00
                Ukuran              187x67mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 40.317.200

                News Value          Rp 120.951.600
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis kepada seluruh jajarannya
              untuk mencegah aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kabar buruk
              bagi demokrasi. Polri, yang sejatinya memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan keamanan
              masyarakat,  bermetamorfosis  menjadi  institusi  yang  memberangus  hak  berpendapat  warga
              negara.

              Kapolri, dalam telegram rahasia pada Jumat, 2 Oktober lalu, meminta semua kepala kepolisian
              daerah mencegah buruh dari segala penjuru wilayah berunjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan
              Rakyat. Dalam surat bahkan secara gamblang diperintahkan untuk mempidanakan buruh yang
              tetap ngotot berdemonstrasi.



              ASAL BERANGUS DEMI OMNIBUS

              Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis kepada seluruh jajarannya
              untuk mencegah aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kabar buruk
              bagi demokrasi. Polri, yang sejatinya memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan keamanan
              masyarakat,  bermetamorfosis  menjadi  institusi  yang  memberangus  hak  berpendapat  warga
              negara.

              Kapolri, dalam telegram rahasia pada Jumat, 2 Oktober lalu, meminta semua kepala kepolisian
              daerah mencegah buruh dari segala penjuru wilayah berunjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan
              Rakyat. Dalam surat bahkan secara gamblang diperintahkan untuk mempidanakan buruh yang
              tetap ngotot berdemonstrasi.

              Terbit dalam senyap, surat perintah itu seperti satu orkestrasi dengan langkah para wakil rakyat
              yang juga dengan supercepat membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang "sapu
              jagat" tersebut. Mereka seOlah-olah menutup mata dan telinga terhadap penolakan dari seluruh
              penjuru negeri terhadap undang-undang yang membuat pengusaha semakin berkuasa menindas
              kelas pekerja itu. Berbagai kejanggalan tersebut semakin runyam dengan aktifnya Polri dalam
              sengkarut ini.




                                                           183
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189