Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 176

Judul               Ancaman bagi Demokrasi dari Cipta Kerja
                Nama Media          Koran Tempo
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg18
                Jurnalis            ANTONI PUTRA
                Tanggal             2020-10-06 05:16:00
                Ukuran              191x134mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 102.949.000

                News Value          Rp 308.847.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Setelah pembahasannya dikebut di tengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
              dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjelang
              tengah malam pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Selangkah lagi, rancangan undang-undang itu akan
              disahkan.



              ANCAMAN BAGI DEMOKRASI DARI CIPTA KERJA

              Antoni Putra

              Peneliti di Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia

              Setelah pembahasannya dikebut di tengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
              dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjelang
              tengah malam pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Selangkah lagi, rancangan undang-undang itu akan
              disahkan.

              Namun  polemik  mengenai  RUU  ini  terus  bergulir  di  tengah  masyarakat.  Sejumlah  kelompok
              pemangku kepentingan terus menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang ini.
              Terdapat tiga poin besar dari penolakan tersebut, yakni soal proses pembentukan, substansi,
              dan demokrasi.

              Pertama, dari segi proses pembentukan undang-undang, rancangan ini tak melibatkan partisipasi
              publik. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
              Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun
              2019 menyatakan bahwa "masyarakat berhak menyampaikan masukan baik lisan maupun tulisan
              dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan".

              Rancangan  undang-undang  ini  tidak  mengakomodasi  partisipasi  masyarakat.  Kalaupun  ada
              perubahan  minor,  masukan  publik  terhadap  isu'  yang  menjadi  pokok  penolakan,  seperti
              pengaturan  mengenai  buruh  dan  perlindungan  lingkungan  hidup,  cenderung  diabaikan.
              Pembahasannya tetap berlanjut, walaupun penolakan tidak henti-hentinya terjadi.



                                                           175
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181