Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 294
Sebelumnya, ada 10 isu yang diusung pekerja atau buruh dalam menolak Omnibus Law RUU
Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. 10 isu tersebut yakni berkaitan dengan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), sanksi pidana bagi pengusaha. Tenaga Kerja Asing (TKA), Upah Minimum
Kota dan Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Kota (UMSK). pesangon,
karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas
cuti, jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing.
10 isu tersebut telah dibahas Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg)
RUU Cipta Kerja DPR selama 5-7 hari. Itu sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak.
Pada 3 Oktober 2020, sudah diputuskan pemerintah dan DPR untuk dibawa ke dalam Rapat
Paripurna DPR, untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Bagaimana perkembangannya?
KSPI mencermati, dari 10 isu yang disepakati Pemerintah dan DPR, katanya tiga isu yaitu PHK,
sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13 Tahun 2003. Tapi,
haius diperiksa kembal i kalimat yang dituangkan ke dalam pasal RUU Cipta Kerja, apakah
merugikan buruh atau tidak. Namun, terhadap tujuh hal lainnya, buruh menolak keras
kesepakatan tersebut. jon
293
