Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 293
Judul Kami Tegas Menolak Isi RUU Cipta Kerja
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis JON
Tanggal 2020-10-06 04:27:00
Ukuran 196x168mmk
Warna Warna
AD Value Rp 52.920.000
News Value Rp 158.760.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Bagaimana pekerja atau buruh menvi-kapi rencana pengesahan Omnibus Law Rancangan
Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas
menolak isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Makanya, kami menggelar aksi mogok nasional.
Setidaknya, 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan berunjuk rasa serempak
secara nasional. Aksi ini diberi nama Mogok Nasional. Elemen serikat pekerja yang lain pun
menyatakan dukungannya dan ikut serta dalam pemogokan ini.
KAMI TEGAS MENOLAK ISI RUU CIPTA KERJA
Bagaimana pekerja atau buruh menvi-kapi rencana pengesahan Omnibus Law Rancangan
Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas
menolak isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Makanya, kami menggelar aksi mogok nasional.
Setidaknya, 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan berunjuk rasa serempak
secara nasional. Aksi ini diberi nama Mogok Nasional. Elemen serikat pekerja yang lain pun
menyatakan dukungannya dan ikut serta dalam pemogokan ini.
Berapa estimasi massanya?
Mogok Nasional diikuti sekitar dua juta buruh, dari rencananya diikuti lima juta buruh di 25
provinsi. Dari hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri, seperti kimia, energi,
tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi dan lain-lain.
Apakah mogok nasional tidak melanggar aturan?
Mogok Nasional dilakukan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU Nomor 21 Tahun 2000,
khususnya Pasal 4. Yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja, salah satunya adalah
merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
Mogok nasional juga berlandaskan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang IIAM, dan UU Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional, mengenai hak-hak sipil dan politik.
Apa saja keberatan pekerja yang tidak diakomodir dalam pembahasan RUU Cipta Kerja?
292
