Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 386
Judul Serikat Buruh Kalteng Tolak Undang-undang Ciptaker Tanpa Demo
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/daerah/908332/serikat-buruh-kalteng-tolak-undang-
undang-ciptaker-tanpa-demo
Jurnalis Aga Jaya Bijaksana
Tanggal 2020-10-06 03:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hatir (None) Kita di Kalteng memang menolak undang-undang itu dan Cipta Kerja
disahkan oleh DPR-RI. Kita sudah mendesak agar dihapus outsourcing tenaga kontrak tapi di
undang-undang ini malah dibuka lagi lebar-lebar. Upah akan dihitung perjam, tidak lagi aturan
jelas seperti diatur dalam undang-undang seperti dulu
negative - Karliansyah (None) Kami lagi persiapan karena ada rapat beberapa lantaran situasi
dan kondisi berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan di daerah. Disamping
masalah menghadapi Pandemi Corona ini, misalnya gaji. Jadi tidak bagus juga bergerak
sementara ada masalah dengan pendapatan mereka saat ini
Ringkasan
Dua serikat buruh di Kalimantan Tengah (Kalteng), tidak ikut mogok nasional menolak Undang-
undang Cipta Kerja yang baru disahkan, dari tanggal 6-8 Oktober 2020, lantaran untuk
mencegah penyebaran Covid-19. Kedua Serikat Buruh tersebut yakni Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (SBSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
SERIKAT BURUH KALTENG TOLAK UNDANG-UNDANG CIPTAKER TANPA DEMO
Palangka Raya: Dua serikat buruh di Kalimantan Tengah (Kalteng), tidak ikut mogok nasional
menolak Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan, dari tanggal 6-8 Oktober 2020,
lantaran untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kedua Serikat Buruh tersebut yakni Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) SBSI Kalteng, Hatir Sata Tarigan kepada
RRI, meskipun tidak ada aksi, namun pihaknya tetap menolak pengesahan Undang-undang Cipta
Kerja karena dianggap merugikan rakyat, khususnya buruh.
385
