Page 387 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Penolakan tersebut, lantaran salah satu isi dalam RUU, mengatur tentang regulasi upah buruh
per jam. Sehingga bukan menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan para pekerja, malah
menambah beban kehidupan.

Meskipun tidak melakukan aksi turun ke jalan selama tiga hari mendatang, lanjut Hatir, SBSI
akan mengutus beberapa perwakilan pada tanggal 8 Oktober ke kantor DPRD Kalteng, guna
menyampaikan beberapa poin tuntutan alasan penolakan terhadap Undang-undang tersebut.

"Kita di Kalteng memang menolak undang-undang itu dan Cipta Kerja disahkan oleh DPR-RI.
Kita sudah mendesak agar dihapus outsourcing tenaga kontrak tapi di undang-undang ini malah
dibuka lagi lebar-lebar. Upah akan dihitung perjam, tidak lagi aturan jelas seperti diatur dalam
undang-undang seperti dulu," tambah Hatir, Senin (5/10/20).

Hatir juga meminta kepada seluruh buruh di Kalteng untuk tetap tenang menyikapi gerakan
mogok nasional dari pusat dan tetap waspada dengan situasi yang berkembang saat ini serta
tidak mudah terprovokasi.
Sementara itu, Kordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Kalteng Karliansyah, juga dengan tegas
menolak Undang-undang Cipta Kerja karena dinilai akan mengabaikan hak buruh untuk menjadi
pegawai tetap di tempatnya bekerja. Namun, Karliansyah tidak bisa memastikan, apakah KSPSI
akan melakukan aksi turun ke jalan pada tanggal 6 Oktober, lantaran masih dibicarakan dengan
pengurus dan anggota.

"Kami lagi persiapan karena ada rapat beberapa lantaran situasi dan kondisi berbagai macam
persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan di daerah. Disamping masalah menghadapi Pandemi
Corona ini, misalnya gaji. Jadi tidak bagus juga bergerak sementara ada masalah dengan
pendapatan mereka saat ini," ungkapnya.

Apabila telah disepakati tidak melakukan aksi turun ke jalan, Karliansyah memastikan, beberapa
tuntutan akan diserahkan kepada DPRD melalui beberapa perwakilan.

386