Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 392
Judul Ketua Baleg: UU Ciptaker Cegah Korupsi dalam Perizinan
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhqn51354/ketua-baleg-uu-ciptaker-
cegah-korupsi-dalam-perizinan
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2020-10-06 02:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Karena dalam UU Cipta Kerja, sistem
perizinan nanti orang tidak lagi akan berhadapan. Terkait perizinan nanti akan menggunakan
OSS (Online Single Submission)
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Korupsi dalam perizinan tidak akan terjadi
lagi. Masalah korupsi dalam perizinan ini terpecahkan oleh omnibus law
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Jangan melihat parsial saja, tapi lihatlah
secara keutuhan terhadap proses pembentukan undang-undang
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Tidak mungkin kami bisa memuaskan
semua pihak. Saya mengerti apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh. Saya pastikan dan
saya janjikan saat mereka demo terakhir di depan gedung DPR, saya katakan bahwa saya
bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan hal itu
Ringkasan
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja akan
menghilangkan sikap koruptif sejumlah aparat dalam masalah perizinan. Ia mengatakan, para
birokrat-birokrat itu akan menjadi korban pertama dari UU Cipta Kerja.
KETUA BALEG: UU CIPTAKER CEGAH KORUPSI DALAM PERIZINAN
JAKARTA -- Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja
akan menghilangkan sikap koruptif sejumlah aparat dalam masalah perizinan. Ia mengatakan,
para birokrat-birokrat itu akan menjadi korban pertama dari UU Cipta Kerja.
"Karena dalam UU Cipta Kerja, sistem perizinan nanti orang tidak lagi akan berhadapan. Terkait
perizinan nanti akan menggunakan OSS (Online Single Submission)," katanya dalam keterangan
tertulis, Senin (5/10).
391
