Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 393
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu melanjutkan, perilaku koruptif yang mungkin dilakukan oleh
aparat dalam perizinan tidak akan terjadi lagi. "Korupsi dalam perizinan tidak akan terjadi lagi.
Masalah korupsi dalam perizinan ini terpecahkan oleh omnibus law," katanya.
Terkait masih adanya pihak-pihak yang menolak Omnibus Law, Supratman meminta agar mereka
lebih bijaksana dalam melihat sebuah masalah. "Jangan melihat parsial saja, tapi lihatlah secara
keutuhan terhadap proses pembentukan undang-undang," ujarnya.
Ia pun menegaskan, jika dalam proses pembahasan Omnibus Law sangat legitimate dan dapat
dipertanggungjawabkan ke publik. Perihal tuntutan sekelompok buruh yang menolak keputusan
perihal pesangon ini, Supratman bisa memahami.
"Tidak mungkin kami bisa memuaskan semua pihak. Saya mengerti apa yang menjadi tuntutan
kawan-kawan buruh. Saya pastikan dan saya janjikan saat mereka demo terakhir di depan
gedung DPR, saya katakan bahwa saya bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan hal itu,"
tegas Supratman.
Menurutnya dari tujuh isu krusial tentang ketenagakerjaan, seperti PHK massal dan lain-lain,
peraturan perundangannya sudah dikembalikan ke UU ketenagakerjaan yang lama. Salah
satunya terkait syarat-syarat PHK.
392
