Page 394 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 394
Judul PKS Tegas Menolak Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/186892/12/pks-tegas-menolak-
pengesahan-uu-omnibus-law-cipta-kerja-1601921444
Jurnalis Mohammad Atik Fajardin
Tanggal 2020-10-06 01:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Amin (None) Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah
berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang
neutral - Amin (None) Dengan demikian, F-PKS menyadari substansi pengaturan yang terdapat
dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak UU yang akan diubah
sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil
maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan
yang telah kita sepakati bersama
neutral - Muhammadiyah (Anggota Komisi VI DPR RI) Dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi
konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian
seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS
neutral - Amin (None) Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik
dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera menyatakan Menolak RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) untuk
ditetapkan sebagai Undang-Undang
Ringkasan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah
menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat menjadi UU.
PKS TEGAS MENOLAK PENGESAHAN UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah
menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat menjadi UU.
393
