Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menulis surat terbuka bagi serikat pekerja atau buruh
yang berencana melakukan mogok kerja nasional.
Undang-Undang Cipta Kerja, Pekerja Kena PHK Dapat Uang Tunai dan Pelatihan Berupa Program
JKP Konfederasi Serikat Pekerja Tetap Akan Mogok Kerja Nasional Karena Sesuai UU No 9 Tahun
1998 Dia mengatakan aspirasi serikat pekerja /buruh telah dia terima dan pahami sejak awal
tahun ini.

Menurut Ida, selama ini pihaknya telah mencari titik keseimbangan terkait Omnibus Law RUU
Cipta Kerja yang kini berubah menjadi undang-undang (UU).

Meski dia memahami, pada akhirnya Omnibus Law UU Ciptaker telah disahkan pada hari ini
melalui Rapat Sidang Paripurna di Gedung DPR RI.

Berikut pesan terbuka Menaker kepada serikat pekerja /buruh: Kepada teman-teman serikat
pekerja /serikat buruh "Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja ,
baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami
dengar, sudah kami pahami.

Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan." "Saya berupaya mencari titik
keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan
orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan.

Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya." "Saya paham ada di
antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah,
hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur." "Terkait rencana
mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak
memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi covid masih tinggi, masih belum
ada vaksinnya." "Pertimbangkan ulang rencana mogok itu.
Cipta Kerja ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT,
outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama.

Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100 persen
diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami
terang benderang." "Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan.
Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-
anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat." "Saya mengajak kita kembali duduk
bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi
yang masih nganggur.

Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan.
Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan." DPR telah
mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna,
Senin (5/10/2020).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan
persetujuan dari semua peserta rapat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3
Oktober 2020.

475