Page 480 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 480
"Poin keenam, penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 dalam UU Ketenagakerjaan akan
melahirkan banyak pekerja kontrak yang tidak terproteksi dengan fasilitas-fasilitas yang telah
diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan," ujar Saleh.
Ia khawatir, perusahaan-perusahaan jadi banyak menggunakan pekerja kontrak. Padahal, kata
dia, menggunakan pekerja kontrak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.' Poin ketujuh yang disorot PAN yaitu isi dari Pasal
88B yang menyebutkan bahwa upah para pekerja akan ditetapkan berdasarkan satuan waktu
dan/atau hasil. Saleh mengatakan, ketentuan ini berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi
kesejahteraan pekerja/buruh.
"Penghasilan yang diterima bisa berada di bawah upah minimum yang seharusnya. ketentuan
ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja profesional, bukan ke buruh atau pekerja biasa,"
tuturnya.
Poin kedelapan yang disorot fraksi PAN yaitu terkait pesangon. PAN mengusulkan agar jumlah
pesangon para pekerja tidak dikurangi, tetap 32 kali gaji. Namun bedanya, pesangon tersebut
tidak dibayarkan oleh pemberi kerja saja, namun juga dibayar oleh pemerintah.
"Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan
pemerintah membayar 9 kali gaji melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini
meringankan beban pemberi kerja," kata Saleh "Skema ini perlu diatur dan diperdalam lebih
lanjut. Sebab skema JKP ini direncanakan juga akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja
Negara (APBN)," tambahnya.
[eko].
479
