Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 481
Judul RUU Cipta Kerja Disahkan, Jutaan Buruh Siap Demo Serentak di
Berbagai Daerah
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2020/10/05/337/2288906/ruu-
cipta-kerja-disahkan-jutaan-buruh-siap-demo-serentak-di-berbagai-
daerah
Jurnalis Okto Rizki Alpino,
Tanggal 2020-10-05 22:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No
12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
neutral - Manadao (None) Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah
Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat
negative - Manadao (None) Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada
pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003
Ringkasan
Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa serentak
secara nasional pada 6-8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penolakan atas
disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10/2020).
RUU CIPTA KERJA DISAHKAN, JUTAAN BURUH SIAP DEMO SERENTAK DI
BERBAGAI DAERAH
JAKARTA - Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa
serentak secara nasional pada 6-8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk
penolakan atas disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10/2020).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, unjuk rasa yang
diberi nama mogok nasional itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1998
480
