Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul 8 Catatan PAN Terkait UU Cipta Kerja
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/politik/8-catatan-pan-terkait-uu-cipta-
kerja.html
Jurnalis Rifa Yusya Adilah
Tanggal 2020-10-05 22:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Karena itu, tidak berlebihan jika kemudian
dikatakan bahwa hasil dari RUU ini kurang optimal

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Tanpa membuka keran impor saja, daya
saing komoditas pertanian kita sulit dikendalikan. PAN menilai bahwa pengendalian harga
komoditas pertanian yang dapat melindungi konsumen dan petani sekaligus, belum menjadi
agenda dalam RUU Ciptaker
negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Moral hazard muncul akibat dari
pengakuan sepihak dari UMK tersebut. Padahal, kehalalannya belum bisa dipastikan
kebenarannya. Harusnya RUU Ciptaker ini bisa mengatur lebih spesifik terkait dengan labelisasi
produk halal melalui Lembaga yang resmi dan disetujui
neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Poin keenam, penghapusan ketentuan Pasal
64 dan 65 dalam UU Ketenagakerjaan akan melahirkan banyak pekerja kontrak yang tidak
terproteksi dengan fasilitas-fasilitas yang telah diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Penghasilan yang diterima bisa berada di
bawah upah minimum yang seharusnya. ketentuan ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja
profesional, bukan ke buruh atau pekerja biasa

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib
membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui
skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan beban pemberi kerja

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib
membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui
skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan beban pemberi kerja, kata
Saleh Skema ini perlu diatur dan diperdalam lebih lanjut. Sebab skema JKP ini direncanakan juga
akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN)

477