Page 482 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 482
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undnag No 21
Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah
merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.com,
Senin (5/10/2020).
Judicial Review Menurut Iqbal, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh yang tergabung
dalam sektor industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan
komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan
dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja
pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.
Adapun, wilayah yang akan mengikuti mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok,
Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung
Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan
Pasuruan.
Kemudian, Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun,
Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Lampung Selatan,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo,
Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.
"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten,
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,
Papua, dan Papua Barat," ujarnya.
Walk Out hingga Tangisan Anggota Dewan Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan
menyuarakan tujuh poin RUU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan nasib buruh, antara lain
tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh
ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup,
waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan
kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," pungkasnya.
(Ari).
481
