Page 484 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 484
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.com, Senin
(5/10/2020).
Menurut Iqbal, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh yang tergabung dalam sektor industi
seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik
dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan,
industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan,
logistik, perbankan, dan lain-lain.
Adapun, wilayah yang akan mengikuti mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok,
Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung
Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan
Pasuruan.
Kemudian, Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun,
Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Lampung Selatan,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo,
Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.
"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten,
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,
Papua, dan Papua Barat," ujarnya.
Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tujuh poin RUU Cipta Kerja yang
dinilai menyengsarakan nasib buruh, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan
hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur
hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan
hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat
jaminan kesehatan dan pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," pungkasnya. (wib).
483
