Page 532 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 532
di Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Senin (5/10/2020).
Menurut Ketua DPP PDIP ini, apabila UU ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum
sempurna maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU
tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni
judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan
akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan
kepentingan rakyat Indonesia," katanya.
Rapat Paripurna DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis
Syamsudin didampingi Ketua DPR Puan Maharani dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR Bidang
Korrekku dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang dari Fraksi
Nasdem Rahmat Gobel, dan dihadiri sebanyak 62 anggota secara fisik dan 195 anggota secara
virtual.
Sementara dari unsur pemerintah hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang
Sofyan Djalil, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri UMKM Teten Masduki, dan Menteri Pekerjaan
Umum Basuki Hadimudjono.
Diketahui, pengsahan UU Ciptaker memunculkan penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, dua
fraksi di DPR yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak. Begitu pula sejumlah elemen
buruh. Termasuk penolakan dari berbagai kalangan yang diungkapkan melalui kolom komentar
dalam akun media sosial baik facebook, Twitter, maupun Youtube DPR RI yang menyiarkan
langsung Rapat Paripurna pengesahan UU Cipta Kerja.
(muh).
531
