Page 529 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 529
Judul Puan Persilakan yang Tak Puas UU Cipatker AjukanJudicial Review
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2020/10/05/337/2288863/puan-
persilakan-yang-tak-puas-uu-cipatker-ajukan-judicial-review
Jurnalis Abdul Rochim,
Tanggal 2020-10-05 20:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi
saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut
dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia
positive - Puan Maharani (Ketua DPR) Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun
ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan
Indonesia
Ringkasan
DPR bersama Pemerintah telah mengsahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU
Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi pihak yang
tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
PUAN PERSILAKAN YANG TAK PUAS UU CIPATKER AJUKANJUDICIAL REVIEW
JAKARTA - DPR bersama Pemerintah telah mengsahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
(RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi
pihak yang tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi (MK).
"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan
akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan
kepentingan rakyat Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung
Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Ia menyatakan, pengesahan UU tersebut melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara
terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang.
528
