Page 527 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 527
kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa
atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama
mereka yang masih menganggur," pungkas Menaker .
Dunia usaha menyayangkan rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan serikat pekerja pada
6-8 Oktober 2020. Sebab, hal itu semakin menunjukkan kepada calon investor bahwa tenaga
kerja kita kurang produktif dan kompetitif.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, jika
Serikat Pekerja/Buruh akan tetap memaksakan mogok kerja dengan unjuk rasa, diprediksikan
tidak akan efektif dan takut mendapatkan sanksi lantaran aksi mogok kerja yang ilegal atau tidak
sah. "Mogok kerja memang hak dasar pekerja/dan buruh yang diatur dalam UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal
antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Perusahaan atas masalah hubungan industrial yang
terjadi," kata Sarman kepada Senin (5/10/2020).
Ia menjelaskan, lalu SP/SB wajib memberitahukan 7 hari kerja sebelum mogok secara tertulis
kepada pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja. Diluar ketentuan tersebut diatas tidak sah dan jika
pekerja/buruh ikut ajakan mogok kerja tersebut diatas maka pengusaha dapat memberikan
sanksi.
"Dalam situasi seperti ini kita harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan
PHK, akibat dari isu mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan," jelasnya.
Kata Sarman, harusnya Serikat Pekerja/Buruh mengutamakan kepentingan yang lebih luas dan
strategis demi masa depan ekonomi Indonesia dan nasib pekerja/buruh dan jutaan
pengangguran.
Lantaran, RUU Cipta Kerja dirancang menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang
menghambat transformasi ekonomi nasional selama ini, seperti obesitas regulasi, rendahnya
daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.
Jelasnya, RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional
sehingga bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7-6 persen dengan target
Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 - 3 juta/tahun.2 dari 3 halaman Lalu, peningkatan
kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan Produktivitas Pekerja, yang
berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Investasi
sebesar 6,6-7,0 persen yang akan menciptakan lapangan kerja baru.
Dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang
mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen.
"Secara umun RUU ini mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan dalam dari sisi
produktivitas dan daya saing dan relatif rendah dibanding negara lain. Menyikapi RUU Cipta Kerja
ini Serikat Pekerja/Buruh seharusnya berani keluar pola pikir konvensional,membawa
pekerja/buruh yang berdaya saing dengan skill dan kompotensi yang mampu menyesuaikan
dengan teknologi terkini," ujarnya.
Sehingga kita tidak lagi terjebak dengan issu Upah akan tetapi upah akan disesuaikan dengan
kompetensi atau skill pekerja. Jika dalam RUU Cipta Kerja ini masih ada hal hal yang dianggap
belum sesuai dengan keinginan Serikat Pekerja/Buruh tentu masih dapat di masukkan dalam
aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.
"Harapan kami agar Serikat Pekerja/Buruh dapat bersama sama membangun
perekonomian,meningkatkan kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan pengangguran
yang terkena PHK dan dirumahkan," pungkasnya.
526
