Page 585 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Tok! Abaikan Protes, DPR & Pemerintah Resmi Sahkan UU Cipta
Kerja
Nama Media tirto.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://tirto.id/tok-abaikan-protes-dpr-pemerintah-resmi-sahkan-uu-
cipta-kerja-f5Bh
Jurnalis Haris Prabowo
Tanggal 2020-10-05 16:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Bisa disepakati?

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Terkait dengan catatan
liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform agraria

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) UU ini tidak menghilangkan
hak cuti haid dan cuti hamil

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Dilakukan mulai hari Senin sampai
dengan minggu, dari pagi sampai dengan malam dan dini hari, bahkan masa reses pun tetap
melaksanakan rapat baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR

negative - Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR RI) Menyadari banyaknya sorotan, kritikan, dan
penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah ini. Oleh karena itu Fraksi Partai
Nasdem telah meminta masukan dari berbagai pihak untuk kemudian menjadi bahan
memasukkannya dalam daftar inventarisasi masalah

negative - Nining Elitos (Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Wakil rakyat dan
pemerintah sudah tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Mau tidak mau di
masa pandemi, saat rakyat khawatir masalah kesehatan dan keselamatan tetapi kita dipaksakan
untuk turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada itikad baik

negative - Yohanes Joko Purwanto (Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Buruh Karya Utama)
Pilihannya adalah membatalkan omnibus law. Itu harga mati. Oleh karena itu besok kami
bersama elemen buruh, mahasiswa, dan elemen lain akan turun ke jalan

negative - Irjen Pol Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Benar telegram itu, sebagaimana pernah
disampaikan Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah pandemi COVID-19 ini keselamatan rakyat
merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto

neutral - Irjen Pol Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi
atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah

584