Page 586 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

penyebaran COVID-19. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk
mematuhinya
negative - Jumisih (Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Itu juga
upaya menakuti warga masyarakat yang kritis, yang hendak mengkritisi kebijakan pemerintah.
Ini tindakan berlebihan, dan melanggar privasi dan hak asasi manusia. Jelas tidak bisa
dibenarkan

Ringkasan

RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah, melalui Presiden Jokowi. Mulai dibahas di DPR RI
sejak 2 April 2020. DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi resmi menyetujui agar
Omnibus Law RUU Cipta kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi Undang-Undang. Padahal hingga
hari ini, mereka dihujani protes untuk menolak RUU Omnibus Law dari serikat buruh, mahasiswa,
hingga koalisi masyarakat sipil. RUU ini awalnya merupakan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Rapat paripurna ini dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi secara langsung, di
antaranya: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri
Mulyani.

TOK! ABAIKAN PROTES, DPR & PEMERINTAH RESMI SAHKAN UU CIPTA KERJA

RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah, melalui Presiden Jokowi. Mulai dibahas di DPR RI
sejak 2 April 2020.

DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi resmi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta
kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi Undang-Undang. Padahal hingga hari ini, mereka dihujani
protes untuk menolak RUU Omnibus Law dari serikat buruh, mahasiswa, hingga koalisi
masyarakat sipil. RUU ini awalnya merupakan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang
2019-2020, Senin (5/10/2020), dimulai pukul 13.30. Besok, DPR RI langsung melaksanakan
masa reses.

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai pemimpin sidang, pada pukul 17.55, meminta
persetujuan dalam forum paripurna.

"Bisa disepakati?" tanya Aziz.

"Setuju!" gemuruh teriakan peserta sidang.
"Tok! Tok! Tok!" bunyi palu diketok Aziz.

Dengan begitu agenda persetujuan RUU Ciptaker untuk menjadi UU Ciptaker telah berakhir. Aziz
menskors sidang untuk swafoto para menteri yang hadir.

Saat menentukan keputusan tersebut, terdapat 257 anggota DPR RI yang bolos atau tidak hadir.
Padahal jumlah anggota dewan di DPR 575 orang dan rapat ini juga dibuka melalui saluran
teleconference.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengapresiasi
yang menyatakan setuju RUU Ciptaker menjadi UU. Dia juga merespons Partai Demokrat yang

585