Page 587 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 587
walk out dari sidang dan PKS yang menolak RUU Ciptaker. Dia mengklaim, pemerintah sudah
menampung seluruh masukan.
"Terkait dengan catatan liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform
agraria," kata Airlangga.
"UU ini," lanjutnya, "tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil." Rapat paripurna ini
dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi secara langsung, di antaranya: Menteri
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri
Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah. Pertama kali dibahas di DPR, pada 2 April, usai
Presiden Jokowi mengirimkan surat dan draft awal pada 7 Februari.
Dikebut Meski Dihujani Protes RUU Ciptaker dibahas oleh DPR dan pemerintah secara maraton
dan kilat. Berulang kali rapat-rapat digelar pada hari libur dan tempatnya bukan di DPR.
Demonstrasi menolak RUU Ciptaker pun tumbuh di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menuturkan, pembahasan RUU
Ciptaker melalui 64 kali rapat. Rinciannya 2 kali rapat kerja, 56 rapat panja, dan 6 kali rapat tim
khusus dan sinkronisasi.
"Dilakukan mulai hari Senin sampai dengan minggu, dari pagi sampai dengan malam dan dini
hari, bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di gedung DPR maupun di luar
gedung DPR," kata Supratman melaporkan hasil kerjanya dalam sidang paripurna tersebut.
Sebenarnya sudah jauh hari, DPR mengagendakan pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU, pada
kamis (8/10/2020). Namun akhirnya dipercepat. Hal tersebut lantaran muncul berbagai demo
dan mogok massal.
Sebelumnya jelang tengah malam pun, Sabtu (3/10/2020) pukul 22.50, DPR RI, DPD RI, dan
pemerintah menyepakati Omnibus Law RUU Ciptaker selesai dibahas di tingkat I. Hanya Fraksi
Partai Demokrat dan PKS yang menolaknya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengakui, RUU Ciptaker disorot dan
dihujani kritik. Namun menurutnya masukan dari masyarakat sudah dia bawa dalam diskusi
pembahasan RUU Ciptaker.
"Menyadari banyaknya sorotan, kritikan, dan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disusun
pemerintah ini. Oleh karena itu Fraksi Partai Nasdem telah meminta masukan dari berbagai pihak
untuk kemudian menjadi bahan memasukkannya dalam daftar inventarisasi masalah," ujar
Taufik.
Sedangkan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat
Provinsi-Kota hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), konsisten menolak
pengesahan RUU Ciptaker. Mereka menggelar demonstrasi dan mogok kerja di berbagai daerah
sejak, 6 hingga 8 Oktober.
Salah satu pimpinan protes besar-besaran tersebut, ialah Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh
Indonesia (KASBI) Nining Elitos. menurutnya para wakil rakyat tak punya empati. Berkali-kali
rakyat menyampaikan aspirasi, menolak RUU Omnibus Law Ciptaker tetapi tak digubris.
"Wakil rakyat dan pemerintah sudah tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.
Mau tidak mau di masa pandemi, saat rakyat khawatir masalah kesehatan dan keselamatan
tetapi kita dipaksakan untuk turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada itikad baik,"
ujar Nining.
586
