Page 588 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Yohanes Joko Purwanto
menyatakan siap mulai turun ke jalan mengkoordinir buruh yang ada di Lampung. Dalam situasi
ini kata dia sudah tidak ada lagi kompromi dan negosiasi yang bisa dilakukan.

"Pilihannya adalah membatalkan omnibus law. Itu harga mati. Oleh karena itu besok kami
bersama elemen buruh, mahasiswa, dan elemen lain akan turun ke jalan," kata dia.

Polri Mengintai & Melarang Protes RUU Ciptaker Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis
menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020. Isinya 12 instruksi dari
Idham agar seluruh Polsek hingga Polda mengawasi, melarang, hingga membuat kontra narasi
yang mendiskreditkan pemerintah. Itu semua dilakukan karena berbagai elemen buruh
menyatakan akan mogok massal dan menggelar demonstrasi menolak RUU Ciptaker.

Beberapa isi instruksi itu: pengerahan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap elemen buruh
dan masyarakat yang berencana berdemonstrasi dan mogok nasional; melakukan patroli siber
pada media sosial dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan
unjuk rasa di tengah pandemi.

"Benar telegram itu, sebagaimana pernah disampaikan Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah
pandemi COVID-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi
suprema lex esto," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis,
Senin (5/10/2020).

"Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan
terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19. Ini juga sejalan
dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih merespons instruksi
pimpinan tertinggi Polri tersebut. Dia berpendapat upaya kepolisian itu bentuk pengekangan dan
pembungkaman terhadap ruang demokrasi negeri ini.
Setiap rakyat, lanjut dia, punya hak untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat di
muka umum. "Itu juga upaya menakuti warga masyarakat yang kritis, yang hendak mengkritisi
kebijakan pemerintah. Ini tindakan berlebihan, dan melanggar privasi dan hak asasi manusia.
Jelas tidak bisa dibenarkan," ucap Jumisih ketika dihubungi Tirto, Senin (5/10).
Menurut dia biarkan rakyat menyampaikan pendapatnya, toh pihaknya dan elemen buruh lainnya
sudah terbiasa aksi dengan mengikuti protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 jangan jadi alasan
pembungkaman hak warga negara. Tugas dan peran kepolisian harusnya adalah memastikan
bahwa hak itu bisa terlaksana dengan baik dan aman, bukan menakut-nakuti warga.

587