Page 601 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 601
Menurut dia, Omnibus Law adalah persoalan semua elemen masyarakat yang peduli pada
Indonesia.
"Tokoh-tokoh agama nggak boleh diam. Enggak boleh membiarkan bahwa ada upaya
penggerogotan terhadap republik ini, dibiarkan begitu saja. Ini pesan yang paling penting dalam
semua agama," kata Roy dalam konferensi daring jegal Omnibus Law," Senin (10/2).
Roy mengajak semua agama untuk maju bersama menolak pengesahan Omnibus Law. Menurut
dia, pesan utama dalam setiap agama adalah memberi peluang bagi semua orang untuk tumbuh
bersama dan tidak ada kerusakan di muka bumi.
Oleh sebab itu, dia juga mengajak kaum santri yang selama ini mengaku komitmen menjaga
NKRI untuk turut menolak Omnibus Law. Menurut dia, kelompok santri mestinya berpikir bahwa
Indonesia bukan hanya ingin direbut oleh kelompok Islamis.
Namun, ada pula kelompok masyarakat yang justru menjual jargon Pancasila, bilang NKRI harga
mati, dan kerap mengaku sebagai penjaga republik, justru saat ini tengah menggadaikan dan
menjual lewat Omnibus Law Ciptaker.
"Jadi intinya, semua agama untuk maju bersama menolak Omnibus Law. Jangan diberi peluang
agar UU ini disahkan. Jangan dikasih peluang ini disahkan dan akan merusak semuanya," kata
dia.
Diketahui, RUU Omnibus Law Ciptaker saat ini telah disepakati di tingkat I untuk dibawa ke
dalam Rapat Paripurna dan mendapat kesepakatan tingkat II sebelum kemudian disahkan
menjadi UU, Sabtu (3/10) malam.
Sejumlah organisasi buruh oleh karenanya berencana akan turun ke jalan, melakukan mogok
nasional, untuk menolak pengesahan RUU tersebut dalam Rapat Paripurna DPR. Mereka disebut
bakal aksi selama tiga hari mulai 6-8 Oktober mendatang. Aksi rencananya akan digelar di
sejumlah daerah, seperti Yogyakarta hingga Surabaya.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan bahwa aksi
demonstrasi akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesi hingga hari puncak di depan Gedung
DPR pada Kamis (8/10) mendatang.
"Kita akan tentukan 6, 7, 8 Oktober kita lakukan aksi di berbagai macam daerah, titik puncaknya
8 Oktober di DPR RI," kata Nining dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring, Minggu
(4/10).
(thr/ugo).
600
