Page 604 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 604

Judul               Desak Omnibus Law Batal, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Mosi Tak
                                    Percaya
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.suara.com/news/2020/10/05/152914/desak-omnibus-
                                    law-batal-koalisi-masyarakat-sipil-serukan-mosi-tak-percaya
                Jurnalis            Chandra Iswinarno
                Tanggal             2020-10-05 15:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative  -  Asfinawati  (Direktur  YLBHI)  Meski  ditentang  oleh  banyak  kelompok  masyarakat,
              pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan RUU Omnibus Law . Padahal jelas sudah bahwa
              setiap pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat
              untuk hidup bermartabat

              neutral  -  Asfinawati  (Direktur  YLBHI)  Misalnya,  proyek  strategis  nasional  dalam  bentuk
              pembangunan pelabuhan dan bandar udara internasional baru, diantaranya Bandara Kertajati
              Jawa  Barat,  Bandara  Internasional  Yogyakarta,  Pelabuhan  Internasional  Kuala  Tanjung,
              Pelabuhan  Makassar  New  Port  hingga  destinasi  wisata  baru  seperti  Labuan  Bajo  yang  abai
              pembangunan berkelanjutan dan menghabisi penghidupan nelayan dan petani

              negative - Asfinawati (Direktur YLBHI) Upah dan pesangon pun tidak mendapat perlindungan,
              sehingga  akan  semakin  banyak  kesewenang-wenangan  pengusaha  nakal.  Omnibus  Law
              memperburuk  perlindungan  hak  perempuan  buruh.  Tidak  dikenal  cuti  karena  haid  atau
              keguguran karena hanya menyebutkan cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam
              perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama



              Ringkasan
              Koalisi masyarakat sipil  yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) tegas menolak
              RUU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja    .  Mereka  meminta  DPR  dan  Pemerintah  membatalkan  RUU
              tersebut lantaran dianggap merugikan semua elemen masyarakat.



              DESAK OMNIBUS LAW BATAL, KOALISI MASYARAKAT SIPIL SERUKAN MOSI TAK
              PERCAYA

              Koalisi masyarakat sipil  yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) tegas menolak
              RUU Omnibus Law Cipta Kerja  .

                                                           603
   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609