Page 605 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 605
Mereka meminta DPR dan Pemerintah membatalkan RUU tersebut lantaran dianggap merugikan
semua elemen masyarakat.
"Meski ditentang oleh banyak kelompok masyarakat, pemerintah dan DPR memaksakan
pengesahan RUU Omnibus Law . Padahal jelas sudah bahwa setiap pasal-pasal dalam RUU
Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup bermartabat,"
kata Direktur YLBHI Asfinawati dalam pembacaan sikap FRI dalam siaran daring, Senin
(5/10/2020).
Asfina menjabarkan, bahwa RUU Omnibus Law tidak memberikan sedikit pun jaminan manfaat
berkelanjutan bagi buruh, petani, nelayan, kaum perempuan, hingga masyarakat adat. Misalnya,
proyek-proyek yang menghilangkan kesejahteraan petani dan nelayan.
"Misalnya, proyek strategis nasional dalam bentuk pembangunan pelabuhan dan bandar udara
internasional baru, diantaranya Bandara Kertajati Jawa Barat, Bandara Internasional Yogyakarta,
Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, Pelabuhan Makassar New Port hingga destinasi wisata
baru seperti Labuan Bajo yang abai pembangunan berkelanjutan dan menghabisi penghidupan
nelayan dan petani," tuturnya.
Kemudian, Asfina menyebut juga RUU Omnibus hanya mendukung penindasan dan kecurangan
bagi kaum buruh. Jaminan pekerjaan layak dihilangkan karena outsourcing dan kontrak bisa
semakin merajalela.
"Upah dan pesangon pun tidak mendapat perlindungan, sehingga akan semakin banyak
kesewenang-wenangan pengusaha nakal. Omnibus Law memperburuk perlindungan hak
perempuan buruh. Tidak dikenal cuti karena haid atau keguguran karena hanya menyebutkan
cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama," tuturnya.
Untuk itu, FRI menyampaikan sikapnya dengan mendesak DPR RI dan pemerintah membatalkan
RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kawan-kawan di FRI menyatakan mosi tidak percaya.
Setidaknya ada 4 sikap FRI dalam hal ini, berikut;.
1. Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Pemerintah. Rakyat Menuntut Hentikan Pembahasan dan
Batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dan Parlemen yg telah melakukan
pengkhianatan kepada Rakyat & Konstitusi. Sikap keras kepala mengesahkan Omnibus Law Cipta
Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi
menunjukkan Pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor.
2. Kecaman Keras kepada Pemerintah dan Aparat Keamanan. Rakyat Indonesia menuntut segera
dihentikannya berbagai bentuk kriminalisasi kepada buruh dan rakyat yang akan melakukan
mogok serta demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. FRI mengingatkan bahwa
berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak boleh
dihapuskan oleh niat jahat pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang hanya akan
menghadirkan penjajahan gaya baru.
3. Mengajak Masyarakat untuk semakin menyuarakan dan memperluas Mosi Tidak Percaya ini.
Lakukan aksi-aksi baik di dunia maya mau pun dunia nyata untuk menggagalkan Omnibus Law
dengan segala cara, lewat segala media. Termasuk mendukung rencana mogok massal buruh
dan mengajak masyarakat, termasuk perempuan, di berbagai daerah dan sektor kehidupan
(mahasiswa, tani, nelayan, kaum miskin kota dan desa) untuk mendukung pemogokan tersebut.
4. Fraksi Rakyat Indonesia mengajak segenap rakyat Indonesia yang cinta akan kemerdekaan
untuk tidak pernah berhenti melakukan perlawanan sampai RUU Omnibus Cipta Kerja dibatalkan.
604
