Page 608 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 608
Airlangga Hartarto dal acara pembukaan bulan inklusi keuangan (BIK) 2020 yang
diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara virtual.
RUU CIPTA KERJA MENDADAK DISAHKAN, ADA APA DENGAN PEMERINTAH DAN
DPR
Secara mengejutkan Pemerintah dan DPR RI ternyata sepakat untuk membawa Rancangan
Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja ke Paripurna DPR RI hari ini Senin (5/10/2020) untuk
disahkan menjadi aturan tetap.
Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang
Perekonomian, Iskandar Simorangkir, saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto dal acara pembukaan bulan inklusi keuangan (BIK) 2020 yang
diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara virtual.
"Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko Perekonomian, karena pada saat
yang sama beliau diminta untuk ikut sidang Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada hari
ini," kata Iskandar.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disebut-sebut akan disahkan hari ini, Senin
(5/10/2020). Padahal sebelumnya DPR RI menyebut akan membahasnya pada Kamis
(8/10/2020).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebelumnya paripurna memang diagendakan
pada 8 Oktober 2020. Namun, hal itu belum pasti karena baru dibahas melalui rapat pimpinan
hari ini.
"Kami belum menentukan tanggal pasti karena hari ini kami baru mau adakan rapim tentang
paripurna, yang semula memang dijadwalkan tanggal 8 Oktober 2020. Kami jadwalkan itu paling
terakhir memang tanggal 8 Oktober 2020," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Senin (5/10/2020).
Penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja pun masih masif digerakkan masyarakat di
berbagai lini.
Sebagian masyarakat berencana menggelar aksi demo di sekitar gedung parlemen untuk
menuntut DPR RI tidak mengesahkan RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law .
Sementara itu, di lini sosial masa, tagar #DPRRIKhianatiRakyat dan RUU Cipta Kerja telah
merajai trending topic Twitter.
Sejumlah tokoh dan politisi pun menyuarakan pendapat mereka terkait RUU Cipta Kerja ini.
Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyebut jika pengesahan Omnibus Law akan dilakukan
pada Senin ini, pukul 14.00 WIB.
"Omnibus Law hari ini jam 2 siang akan sah. Negara ini sudah terlalu b "Omnibus Law ini dibaca
enggak ya sama kawan-kawan PDIP. Harusnya yang pertama menolak karena merasa memiliki
keadilan sosial Soekarno ya kawan-kawan itu. Kecuali pimpinannnya ada yang keblinger, enggak
ada syarat-syarat sedikitpun PDIP menerima RUU itu," tulis Andi Arief Warganet lain pun turut
menyuarakan protes mereka terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law.
"Terbukti #DPRRIKhianatiRakyat karena alih-alih fokus tangani covid-19 seperti negara-negara
lain, malah rapat tengah malam dengan rezim untuk dorong pengesahan Ominbus Law demi
kepentingan perusahaan para cukong-cukong penguasa," tulis @demoSo "Paripurna tanggal 8
607
