Page 611 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 611
"Aksi mogok akan dilaksanakan secara serentak di semua kabupaten dan kota se-Indonesia. Di
Jawa barat paling tidak akan diikuti ratusan ribu buruh, terutama mereka yang berserikat," jelas
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto, Senin (5/10/2020).
Tak hanya aksi mogok kerja, hari ini buruh di Jawa Barat juga ikut menggelar aksi unjuk rasa ke
Gedung DPR RI di Jakarta. Tujuannya agar DPR RI mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari
RUU Cipta Kerja yang sebentar lagi akan dibawa ke tingkat Paripurna.
"Dua Fraksi PKS dan Demokrat menolak RUU ini dilanjutkan ke Paripurna. Sementara tujuh fraksi
sepakat. Kami sangat sangat menyayangkan keputusan dewan dan Pemerintah. Kami buruh
kecewa dan marah kepada DPR RI, karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat,"
kata dia.
Menurut Roy, dalam situasi pandemi seperti ini buruh menilai Omnibus law RUU Cipta Kerja tidak
akan menjawab persoalan ekonomi maupun investasi. Karena dengan terus meningkatnya angka
positif COVID-19 di Indonesia investor pun tidak akan masuk ke Indonesia. Justru seharusnya
pemerintah dan DPR fokus pada penanganan COVID-19 sehingga dunia internasional percaya
kepada Indonesia mampu menangani pandemi ini.
Beberapa poin pada RUU tersebut yang merugikan tenaga kerja adalah dengan dibebaskannya
sistem kerja PKWT dan outsourcing tanpa ada batasan jenis pekerjaan dan waktu. Ini membuat
buruh tidak ada kepastian pekerjaan. Selain itu, dihapusnya upah minimum sektoral,
diberlakukannya upah perjam mengakibatkan tidak adanya kepastian pendapatan, PHK
dipermudah, pesongon dikurangi, dan hak cuti dihapus.
"Ini menandakan bahwa RUU Cipta Kerja bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
melindungi buruh, malah sebaliknya hanya untuk kepentingan kaum pemodal saja," kata dia.
(nth).
610
