Page 616 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 616
Judul Buruh Diabaikan Pertanda Omnibus Law adalah Agenda Elite Belaka
Nama Media tirto.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://tirto.id/buruh-diabaikan-pertanda-omnibus-law-adalah-agenda-
elite-belaka-f5zE
Jurnalis Felix Nathaniel
Tanggal 2020-10-05 15:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Dinno Ardiansyah (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti) Kami kecolongan
negative - Dinno Ardiansyah (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti) Kami tak mengira DPR-
Pemerintah seberani itu
negative - Dinno Ardiansyah (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti) Kami tak mengira DPR-
Pemerintah seberani itu.
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI menolak sikap Apindo/Kadin dan pemerintah yang
diwakili Kemenaker, karena tidak sesuai semangat yang diamanatkan Presiden Jokowi dan
keinginan para buruh agar RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan tidak merugikan dan
mengeksploitasi buruh
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini jauh lebih kuat dibandingkan tim teknis yang sudah
diundang oleh pemerintah, yang libatkan beberapa serikat buruh juga, tetapi disana, hanya
semacam alat legitimasi
negative - Jokowi (Presiden) Pelibatan partisipasi masyarakat di dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan terkesan hanya formalitas belaka.
positive - Jokowi (Presiden) ketentuan ini hanya menjadi formalitas guna memenuhi prosedur
pembentukan undang-undang
neutral - Jokowi (Presiden) [sepatutnya] aspirasi publik dalam pembentukan undang-undang
bukanlah hanya sekedar formalitas, sehingga harus dilaksanakan oleh DPR dan Presiden.
neutral - Jokowi (Presiden) partisipasi didominasi kepentingan politik dari partai politik atau
golongannya, dibandingkan kepentingan masyarakat
neutral - Jokowi (Presiden) partisipasi didominasi kepentingan politik dari partai politik atau
golongannya, dibandingkan kepentingan masyarakat.
negative - Asfinawati (Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum indonesia (YLBHI))
Betulkah masalah utamanya itu adalah soal tidak adanya lapangan kerja atau masalah investasi
615
