Page 615 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Berikut 9 keuntungan RUU Ciptaker yang diklaim pemerintah:

1. Manfaat untuk pelaku UMKM Airlangga mengatakan bahwa RUU Ciptaker ke depan akan
memberi manfaat bagi pelaku UMKM utamana dalam hal perizinan. Pelaku UMKM nantinya akan
merasakan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan Online Single Submission.

Selain itu, kemudahan pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan pendirian PT
Perseorangan, kemudahan diberikan dengan persyaratan yang mudah dan biaya murah dalam
kepastian legalisasi.

2. Tawarkan kemudahan bagi pendirian koperasi Nantinya, minimal jumlah pendirian boleh
sebanyak 9 orang. Akan ada kemudahan juga dalam pemanfaatan teknologi.

3. Mendorong percepatan sertifikasi halal Airalngga mengklaim RUU Ciptaker akan mendorong
percepatan dan kepastian sertifikasi halal. Bagi UMKM, nantinya biaya sertifikasi akan ditanggung
pemerintah.

4. Pemanfaatan lahan masyarakat di kawasan konservasi Keberadaan perkebunan masyarakat
yang sudah masuk kawasan hutan akan tetap mendapatkan kepastian pemanfaatan. Nantinya,
pemerintah akan mengawasi lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi/ 5.
Penyederhaan izin nelayan Airlangga menyebut jika pemerintah akan menyederhanakan izin
berusaha. Utamanya, untuk kepemilikan kapal perikanan. Perizinan kepemilikan akan diproses
melalui satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

6. Percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat penghasilan rendah Program ini akan
dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Selain itu, percepatan reformasi agraria
dan redistribusi tanah akan dilakukan Bank Tanah.

7. Mengatur pesangan dan pegawai yang kena PHK Pemerintah akan membuat Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

8. Insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha RUU ini juga diklaim akan memberi
manfaat kemudahan dan kepastian memperoleh perizinan berusaha dengan penerapan risk
based approach dan penerapan standar. Dengan adanya itu, industri akan mampu meningkatkan
daya saing dan produktivitas usaha.

Selain itu, pelaku usaha bakal mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif
fiskal atau kepastian pelayanan dalam rangka investasi.

Ia juga menjamin jika RUU ini akan memberikan perlindungan hukum yang kuat. Mencakup
pelanggaran administrasi akan kena sanksi administrasi, sementara pelanggaran berakibat
keselamatan, kemanan, dan lingkungan, pihak yang melanggar terancam sanksi pidana.
9. Penetapan kebijakan satu peta Kebijakan ini dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW). Nantinya, tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut,
serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan akan lebih terintegrasi.

Pemerintah pusat dan daerah juga akan memercepat penetapan rencana detail tata ruang dalam
bentuk digital..

614