Page 618 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"Kami kecolongan," kata Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, Dinno Ardiansyah
seperti dilansir Tempo . "Kami tak mengira DPR-Pemerintah seberani itu." Seperti deja vu ,
pemerintah dan DPR sepakat terhadap pembahasan RUU omnibus law pada malam hari, Sabtu
(3/10/2020). Tidak biasanya, pembahasan undang-undang dilakukan pada akhir pekan dan lebih
dari batas waktu aktivitas yang ditentukan di Gedung DPR/MPR.

Biasanya kegiatan dibatasi sampai pukul 18.00, tapi rapat dimulai pukul 21.00. Baleg DPR
mengaku tujuan pembahasan itu semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah dan DPR selangkah lagi berhasil mengesahkan aturan hukum yang menuai banyak
kritik secara senyap dan kilat. Hasil kesepakatan dalam pembahasan ini akan dibawa ke
paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Hanya ada dua partai yang menolak hasil pembahasan dari 9 fraksi partai di DPR. Mereka adalah
Demokrat dan PKS.

Suara Elite Partai, Suara Investor Jika UU KPK saat itu tidak melibatkan pihak terdampak,
omnibus law berbeda. Untuk membahas klaster tenaga kerja, pemerintah dan DPR sudah
mengakomodasi organ buruh dan pengusaha untuk memberi masukan dan mencari jalan tengah
dalam omnibus law.

Namun KSPSI AGN, KSPI, dan FSP Kahutindo keluar dari tim teknis omnibus law di tengah
pembahasan pada medio 2020. Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan alasan mereka keluar
lantaran tidak ada itikad baik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ataupun Kamar Dagang
Industri (Kadin) mencari titik temu kesepakatan.

"KSPI menolak sikap Apindo/Kadin dan pemerintah yang diwakili Kemenaker, karena tidak sesuai
semangat yang diamanatkan Presiden Jokowi dan keinginan para buruh agar RUU Cipta Kerja
klaster Ketenagakerjaan tidak merugikan dan mengeksploitasi buruh," jelas KSPI dalam rilis
tertulisnya.
Pada Agustus 2020 DPR bertindak baik dengan mengusahakan tim perumus yang berisikan
Panitia Kerja DPR dan serikat buruh yang keluar dari tim teknis. Menurut Said Iqbal, serikat yang
bergabung dalam tim itu mencapai 32 organ.

Tim ini, menurut Said, lebih bagus daripada tim teknis pemerintah karena berisikan buruh yang
bisa dengan bebas menyampaikan keberatan.

"Ini jauh lebih kuat dibandingkan tim teknis yang sudah diundang oleh pemerintah, yang libatkan
beberapa serikat buruh juga, tetapi disana, hanya semacam alat legitimasi," kata Said seusai
rapat di DPR seperti dilansir BBC .

Kehadiran tim teknis ini sebenarnya baik sebagai bentuk usaha mendengarkan aspirasi dari
seluruh kelompok masyarakat. Joko Riskiyono dalam Pengaruh Partisipasi Publik Dalam
Pembentukan Undang-undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara
Pemilu (2016, PDF ) mencatat partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU adalah salah satu
bentuk pemerintahan yang baik.

Namun sering kali partisipasi itu sekadar untuk memenuhi tahapan pembuatan undang-undang
atau menunjukkan maksud baik. Joko mengutip omongan anggota DPR periode 2009-2014,
Ahmad Yani, bahwa "Pelibatan partisipasi masyarakat di dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan terkesan hanya formalitas belaka." Dalam tulisannya yang lain bertajuk
"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan" (2015), Joko, sebagai tenaga ahli DPR, memandang bahwa meski sudah ada
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
aspirasi masyarakat masih dipandang sebelah mata.
617