Page 613 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 613
Menurut dia, kurang etis jika RUU Cipta Kerja disahkan karena isinya tidak berpihak pada rakyat,
terutama kalangan buruh, apalagi saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang
memiliki efek besar terhadap sendi kehidupan masyarakat terutama terkait ekonomi.
Selain itu, RUU Cipta Kerja tersebut dianggap menjadi kontroversi oleh beberapa kalangan
karena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul,
dan menyampaikan pendapat.
Omnibus Law ini, kata dia, juga dianggap bisa memangkas beberapa hak buruh atau karyawan
seperti perlindungan kerja, hak untuk cuti atau pun pesangon bagi buruh dan karyawan yang
sudah tidak bekerja.
"Sebagai anggota Fraksi Demokrat, saya tidak setuju dengan sikap teman-teman di DPR yang
ingin membawa RUU ini ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Situasi di
Indonesia saat ini tengah terdampak pandemi COVID-19, jadi kurang etis apabila RUU tersebut
disahkan sekarang," ujarnya.
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya memiliki cara lain untuk memudahkan investasi di Indonesia
seperti memangkas proses birokrasi dan memaksimalkan pemberian insentif pajak.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah telah sepakat
membawa RUU Cipta Kerja tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang
pada Sabtu (03/10) malam.
Pada pertemuan tersebut, hanya dua fraksi di DPR yang menolak yakni Partai Demokrat dan
Partai Keadilan Sejahtera.
612
